Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi dalam membuka kegiatan Rapat Koordinasi Kenotariatan yang dilaksanakan di Hotel Emersia Batusangkar, Senin (11/12).
Kegiatan yang mengusung tema “Peningkatan Kapasitas Notaris dalam Memberikan Kepastian Hukum pada Pengguna Jasa” dilangsungkan selama 2 (dua) hari ini diikuti oleh Majelis Pengawas Daerah dari unsur Notaris se-SumateraBarat, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) se-Sumatera Barat, Unsur Notaris daerah dan Pegawai Kantor Wilayah dengan mendatangkan beberapa narasumber dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Busyra Azheri, Sekretaris Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI) Sumatera Barat, Beatrix Benni.
Ruliana mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Daerah INI se-Sumatera Barat, unsur Notaris yang berada pada Majelis Pengawas Notaris, serta umumnya Notaris yang berada dalam wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, yang tetap konsisten dan berkelanjutan, mendukung program dan regulasi yang menjadi tugas dan kewajiban Kanwil Sumbar untuk menyampaikannya.
Ia melanjutkan, pada pasal 15, disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua bentuk perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Selain hal-hal di atas, masih ada beberapa hal perlu Anda ketahui mengenai pengertian, wewenang serta tugas menjadi Notaris.
“Sebagai bentuk akselerasi peran dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, Ikatan Notaris Indonesia, serta Majelis Pengawas, maka kegiatan ini menjadi pintu komunikasi kita terkait permasalahan Notaris di Wilayah. Pada prinsipnya, semakin berkurangnya aduan pelanggaran pada Majelis Pengawas merupakan barometer berhasil-tidaknya pembinaan dan pengawasan yang kita laksanakan”. Tutur Ruliana
Ia menambahkan, penegakan Kode Etik Notaris misalnya, menjadi topik utama di berbagai pertemuan dan seminar Notariat, baik yang diadakan Kementerian Hukum dan HAM di tingkat pusat dan wilayah, maupun Ikatan Notaris Indonesia. Bahasan dan kajian mengenai hal tersebut penting, karena tinggi-rendahnya angka penindakan pelanggaran, serta berhasil-tidaknya pembinaan terkait kode etik, sangat berkorelasi dengan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi Notaris.
“Saya sangat mengharapkan agar sinergi tersebut terus berjalan dan sesuai dengan kewenangan menurut undang-undang yang mengatur”. Harapnya.
Pewarta : 007/008/Humas Kemenkumham Sumbar
0 Komentar