Arosuka – BN-News-Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak yang akan dilaksanakan di 23 nagari pada 11 kecamatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Solok sebagai langkah memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif menjelang pelaksanaan Pilwana, Senin (29/06/26) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.
FGD tersebut dihadiri oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Wakil Bupati Solok H. Candra, SHI, Kapolres Solok,Dandim 0309/Solok,Kapolres Solok Kota,Kejari Solok,Kasi Intel,Kasi Datun, Ketua DPRD Kabupaten Solok, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Solok.
Dalam arahannya, Bupati Solok menegaskan bahwa Pemilihan Wali Nagari merupakan momentum penting dalam proses demokrasi di tingkat nagari.
Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan masyarakat agar pelaksanaan Pilwana dapat berjalan dengan lancar.
"Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut memecah persatuan masyarakat. Mari kita ciptakan Pilwana yang aman, damai, jujur, adil, dan bermartabat," ujar Bupati.
Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh camat untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah nagari, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik yang dapat mengganggu jalannya Pilwana.
Sementara itu, Wakil Bupati Solok H. Candra, SHI, mengajak seluruh unsur pemerintah kecamatan, panitia penyelenggara, dan masyarakat untuk menjaga komunikasi yang baik selama seluruh tahapan Pilwana berlangsung. Menurutnya, sinergi dan keterbukaan informasi menjadi kunci dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat.
"Mari kita jadikan Pemilihan Wali Nagari Serentak ini sebagai pesta demokrasi yang penuh kebersamaan. Semua pihak harus mengedepankan musyawarah, menjaga persaudaraan, dan menghormati apa pun hasil yang nantinya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Wakil Bupati.
Selain itu Kepala Kejaksaan Negeri Solok Nurwendah Arumsari, S.H., M.H. menyampaikan:
-Agar Pemerintah Kabupaten Solok menyusun regulasi berupa Peraturan Bupati sebagai landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan Pilwana.
-Seluruh regulasi perlu dikaji sejak awal guna mengidentifikasi potensi celah hukum sehingga dapat meminimalisir sengketa.
-Pengelolaan anggaran Pilwana harus dilakukan secara akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
-Mengingatkan seluruh pihak agar mengantisipasi kemungkinan terjadinya honor ganda maupun penyimpangan administrasi lainnya.
Sementara itu, unsur Forkopimda menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak melalui pengamanan terpadu dan langkah-langkah preventif guna memastikan seluruh tahapan berjalan dengan aman dan tertib.
Melalui FGD ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas daerah, sehingga Pemilihan Wali Nagari Serentak di 23 nagari yang tersebar di 11 kecamatan dapat berlangsung sukses, aman, damai, dan menghasilkan pemimpin nagari yang mampu membawa kemajuan bagi masyarakat.
Bjoo7.
Komentar0