Ratusan Mahasiswa Unand-PNP Hadang Ketua Komisi X DPR RI, Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan

Padang, BN-News - Ratusan mahasiswa dari Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dana Pendidikan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Aksi ini berlangsung di Gerbang utama Universitas Andalas pada Senin, 17 Februari 2025.

Demikian informasi yang disampaikan oleh Roby Ilham, Pengurus BEM KM Unand kepada redaksi melalui rilisnya pada Senin, (17/2/2025).

Kata Roby Ilham, aksi turun ke jalan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada ketua komisi X DPR RI yang sedang berkunjung ke Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang.

Dalam aksi ini para mahasiswa menyampaikan berbagai orasi untuk menolak kebijakan efisiensi anggaran dana Pendidikan, sembari itu, mahasiswa juga menunggu ketua komisi X DPR RI pulang dari kunjungan Universitas Andalas dan PNP untuk dicegat agar mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi secara langsung.

Berbagai penyampaian oleh mahasiswa menyatakan kebijakan efisiensi ini akan berdampak terhadap pemangkasan beasiswa seperti KIP-K, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta berkurangnya fasilitas Pendidikan, dll. Seperti yang disampaikan oleh MWA-UM Universitas Andalas, Ahmad Sanusi, bahwa kebijakan ini berdampak kepada UKT yang berpotensi naik, dana kemahasiswaan berkurang, dan pembangunan fasilitas tertunda. Selain itu, beliau juga menuturkan, bantuan lembaga (BP-PTNBH) dikurangi 50%, dari Rp2,3 triliun menjadi Rp1,1 triliun. Di UNAND sendiri, sebelum efisiensi ini, BP-PTNBH sudah turun Rp25 miliar. Jika dipotong lagi 50%, dampaknya akan semakin besar. Universitas dituntut untuk mencari pemasukan sendiri, jika buka usaha tentu akan semakin Panjang dan membutuhkan dana sangat besar, disisi lain pemerintah memberikan izin tambang kepada perguruan tinggi yang jelas bertentangan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya melihat ini sebagai salah satu siasat buruk pemerintah, lanjutnya. 

Menyambung pernyataan MWA-UM, Presiden Mahasiswa BEM KM Unand, Dedi Irwansyah, menegaskan bahwa perguruan tinggi harus berpihak kepada mahasiswa, dalam kesempatan tersebut, beliau menyoroti mahasiswa baru yang terancam putus kuliah karena proses pendaftaran beasiswa KIP-K menjadi terhambat akibat kebijakan tersebut.

Beberapa tuntutan dalam aksi ini sebagai berikut :

1. Hentikan Pemangkasan Anggaran Pendidikan Tinggi! 
2. Pastikan Tidak Ada Kenaikan UKT!
3. Jaga Keberlanjutan Beasiswa dan Bantuan Mahasiswa!
4. Kembalikan Dana BP-PTNBH!
5. Dukung Pembangunan Infrastruktur Kampus!
6. Jaminan Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Pendidik!
7. Revisi Kebijakan Pemangkasan Anggaran Kemdiktisaintek!
8. Jangan Korbankan Pendidikan Demi Kebijakan Populis!

Di Tengah Aksi, Ketua Komisi X DPR RI, menyampaikan bahwa menerima dengan baik tuntutan mahasiswa, hal ini dibuktikan dengan penandatanganan kajian aksi yang dibawa oleh mahasiswa. Ketua komisi X DPR RI, melalui pernyataanya, menyampaikan akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan oleh mahasiswa, beliau juga memastikan bahwa dana beasiswa KIP-K tidak akan berdampak karena efisisensi tersebut.

Aksi ini menunjukkan keberpihakan mahasiswa untuk memperjuangkan Pendidikan sebagai salah satu faktor utama kemajuan suatu bangsa. Mahasiwa ingin menjadikan Pendidikan sebagai program yang harus didahulukan, sesuai amanat konstitusi.

Kontributor: Roby Ilham, mahasiswa Unand, Pengurus BEM KM Unand.
Editor: F. Malin Parmato