Sidak dalam rangka Pemantauan Ketersediaan Beras SPHP di pasaran, dan sidak pada saat itu dilakukan Pasar Bawah Bukittinggi
Awak media wawancara dengan Manager Bisnis Wilayah M. Fakri Firdaus didampingi Asisten II Pemko Bukittinggi Rismal Hadi, di lokasi saat sidak dilakukan.
Diskusi Di Kantor Bulog Cabang Bukittinggi Asisten II, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi bersama Manager Bisnis Wilayah Sumbar, sebelum Sidak dilakukan.
Kegiatan lapangan dipinpin lansung Manager Bisnis Kanwil Sumbar, Muhammad Fakri Firdaus, yang di dampingi Asisten II Pemko Bukittinggi, Rismal Hadi, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, Hendri, Kasat Intelkam Polresta Bukittinggi AKP Fetrizal.
Kemudian juga diikuti oleh stakeholder, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bukittinggi, Dandim 0304/Agam, melalui Pasi Intel Kodim 0304/Agam, Kejaksaan Bukittinggi
Kepala Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi, Kabag Perekonomian Kota Bukittinggi, Pegawai Bulog Bukittinggi, serta beberapa awak media.
Awak media wawancara dengan Manager Bisnis Wilayah M. Fakri Firdaus didampingi Asisten II Pemko Bukittinggi Rismal Hadi, di lokasi saat sidak dilakukan.
Manager Bisnis Kanwil Sumbar, Muhammad Fakri Firdaus saat di konfirmasi mengatakan terkait adanya isu kenaikan harga beras secara anasional, dengan demikian kita mengunjungi pasar tradisional dalam rangka mengcek ketersediaan beras dinpasaran, ucapnya.
"Kita mengecek ketersediaan pasokan dan stabilisasi bahan pangan untuk harga beras, namanya sigap Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) khusus untuk harga pangan komoditi beras, kegiatan juga akan diikuti oleh kepala cabang Bukittinggi ibuk Sri Wahyuni, namun saat ini beiau sekarang sedang cuti," ucapnya
Menyikapi kenaikan harga beras tentu masyarakat bertanya apa yang dilakukan oleh pemerintah, nah saat ini kita akan memastikan ketersediaan beras melaui SPHP di pasar apakah tersedia, kemudian berapa mereka jual, karena ketentuannya adalah sesuai dengan ketentuan cadangan proses pemerintah yang digunakan yaitu Rp 9.950/kg
"Dalam 1 karung itu di packing 5 kg, jadi dari harga di atas jika dikalikan Rp 9.950, harga dalam 1 karung senilai Rp 49.750,- .Beras ini kualitas yang sangat baik dan preferensinya sangat sesuai dengan kesukaan masyarakat Sumatera Barat" ucap Fakri.
Tim terjun kelapangan memantau, apakah benar para pedagang dipasar menjual sesuai dengan harga yang di tentukan atau bagaimana, setelah dicek memang para pedagang sesuai dengan apa yang telah ditentukan, ujarnya.
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilaksanakan pada hari ini serentak secara nasional untuk melihat ketersediaan beras itu di pasar tradisional, guna untuk memotong mata rantai bahwa penyaluran SPHP yang sebelumnya mungkin kita salurkan melalui distributor atau pedagang beras, saat ini kita langsung ke pasar jadi ketersediaannya lebih terjamin, ucapnya.
Bulog Cabang Bukittinggi membawa 7 kota kabupaten yaitu kota Bukittinggi, kabupaten Agam, Padang panjang, Pasaman dan Pasaman Barat, kabupaten 50 kota dan kota Payakumbuh.
Ketersediaan beras secara kanwil sekarang itu sangat cukup secara nasional kita menyiapkan 1,6 juta ton untuk kanwil sendiri itu cukup untuk sampai 3 bulan ke depan bisa terpenuhi, dan juga di cabang Bukittinggi juga sangat cukup untuk sekitar 3 bulan kedepan, dan ini juga strategi pemerintah untuk bisa menekan kenaikan harga beras yang saat ini terjadi tuturnya.
Menyikapi kenaikan harga beras masyarakat tidak perlu khawatir karena memang kondisi panen dan ketersediaan di petani mungkin yang menyebabkan kenaikan harga beras, tapi di Bulog sendiri sebagai instrumen pemerintah telah menyiapkan kegiatan program, namanya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), komoditi beras dengan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas yang sangat baik, ujarnya.
Sementara itu Asisten II pemko Bukittinggi, Rismal Hadi saat di wawancarai di lokasi tinjauan pasar, tepatnya di pasar bawah mengatakan, stabilisasi pasokan dan harga pangan Beras, pemerintah melalui Bulog mengeluarkan beras medium.
"Beras medium tapi kualitasnya sebetulnya sudah berkualitas premium, sebetulnya kalau dia sebagai beras medium itu harganya sekarang 11.500 tapi, dengan harga demikian pemerintah mensubsidi, senilai 1.550/Kg. Sehingga harga jatuhnya Rp 9.950/Kg, dari harga normalnya Rp 11.500, nah sekarang dijual sengan harga Rp 9.950/Kg" ucap Rismal Hadi.
Lanjutnya, tujuan pemerintah adalah ingin memastikan masyarakat kita mendapatkan beras yang layak untuk konsumsinya, jangan sampai mereka kekurangan. Kemudian juga mendapatkan harga yang mahal jadi pada hari ini kami hadir lengkap ke lapangan meninjau pasar lewat Bulog kemudian juga melibatkan stakeholder lainnya.
"Kita ingin melihat langsung ke pasar disebabkan karena, pertama, kita ingin memastikan barang itu ada, tidak hilang dipasaran, kita ingin memastikan itu, kemudian kita memastikan harganya memang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak, namun setelah kita cek lapangan memang tidak ada populasi harga"
"Alhamdulillah kita sudah melihat beberapa pedagang kita di pasar yang menjual pada hari ini, kita melihat stoknya tercukupi jadi secara nasional pada hari ini kami juga juga habis rapat dengan dipimpin langsung empat negeri rakornas secara nasional ada indikasi harga beras naik, tapi alhamdulillah kita di Bukittinggi Stock kita stabil, harganya pun sudah sesuai yang di tetapkan.
Diharapkan dengan program pasokan Beras yang disubsidi oleh pemerintah ini masyarakat bisa terbantu, dengan harga relatif terjangkau, artinya tidak ada kenaikan harga beras, kalau kualitas beras ini sangat baik dan tidak kalah juga dengan beras beras lokal, ucapnya.
Kita himbau juga pada mitra para pedagang kita yang telah ditentukan sebagai titik distribusi terakhir yang menjual langsung kepada konsumen atau masyarakat, jangan di jual lagi kepada bukan konsumen dalam artian jangan di jual kepada pedagang lain, karena ini nanti akan menyebabkan harga akan lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan.
Pastikan menjual beras ini kepada konsumen atau masyarakat yang memang untuk mereka konsumsi, dan jangan menjual secara paket besar kepada konsumen karena nanti takut akan di salah gunakan dalam artian akan dinjual kembali, jadi nanti Subsisdi yang di berikan tidak tepat sasaran, pungkasnya.***
Pewarta :stm
0 Komentar