Recent Post



Pimpin Apel Pagi, Kakanwil Beri Arahan Kuat dalam Pertanggung Jawaban Keuangan Instansi

PADANG, BN News - Pelaksanaan apel pagi yang dilakukan secara rutin di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat tentu saja memiliki manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi ASN. Selain sebagai sarana bagi pimpinan atau atasan untuk memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, apel pagi juga akan disampaikan banyak informasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan.  

Melalui apel pagi Rabu (25/1) Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, Haris Sukamto menyampaikan berbagai informasi penting terkait pelaksanasn program dan kegiatan yang ada di setiap Subbagian/subbidang pada Kantor Wilayah.

Seperti pagi ini, Kakanwil menyampaikan beberapa catatan yg memungkinkan nantinya bisa menjadi kendala pada Kantor Wilayah dalam pewujudan WTP. Terkait dengan pembendaharaan di seluruh satker di jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat yang harus mampu mempertanggungjawabkan pendanaan pada setiap kegiatan. 

Kakanwil juga menerangkan bahwa seluruh pimpinan harus mengetahui apapun kegiatan dan pendanaan (belanja modal) pada satuan kerjanya. Termasuk dalam kegiatan Perjalanan dinas, kakanwil mengajak agar seluruh proses dalam kegiatan Dinas haruslah efektif dan efisien dalam penggunaan anggarannya.

Keseriusan Kakanwil Kemenkumham Sumbar, Haris Sukamto tampak jelas disampaikan pada setiap apel yang dipimpinnya dalam masalah pertanggungjawaban keuangan instansi.

"Kita harus berhati-hati atas serangan pemberitaan negatif yang beredar secara luar biasa, tim humas dan IT harus siap dan kuat dalam penanganan hal tersebut salah satunya dengan perbanyak berita posifif menutupi seluruh berita negatif dengan berbagai kegiatan untuk memberikan pelayanan di Sumatra barat". Ungkap Kakanwil.

Apel pagi juga menjadi wahana yang tepat bagi Kakanwil untuk mensuport jajarannya yang disebut "team work" untuk tetap memiliki semangat kerja, loyalitas, integritas, produktivitas, moral kerja dan lainnya yang dibutuhkan organisasi kerja yang memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing ASN sebagai komponen pendukung dalam berbagai program dan kegiatan organisasi kerja sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan bersama. 


Pewarta : 007/008/Humas Kemenkumham Sumbar

Posting Komentar

0 Komentar