Wawako Dr. H. Ramadhani Kirana Putra menyampaikan Nota Pengantar untuk 2 buah Rancangan Peraturan Daerah yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sebagaimana diketahui, bahwa penyusunan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Solok Tahun Anggaran 2023 ini, telah melalui beberapa tahapan dimana saat ini kita telah sampai pada tahapan penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD.
"Adapun tahapan penyusunan APBD diawali dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Solok pada Tanggal 13 Agustus 2022 yang lalu.
Sebagai perwujudan dari perencanaan pembangunan partisipatif, dalam rangka menampung aspirasi dari masyarakat, maka RAPBD Tahun Anggaran 2023 ini juga mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun berdasarkan hasil musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Tingkat Kota.
Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023 ini juga sudah melalui sinkronisasi kebijakan pembangunan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi guna mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Sumatera Barat" sebut Wawako.
"Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam penyusunan APBD, penganggaran Pengeluaran Daerah harus sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Memperhatikan ketentuan dimaksud, rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 ini telah disesuaikan dengan rencana penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022, perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
Secara umum Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 terdiri dari rencana atau target pendapatan daerah, rencana alokasi belanja daerah dan rencana pembiayaan daerah.
"Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :
I. PENDAPATAN DAERAH
Total pendapatan daerah Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 546.823.246.705 (Lima ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah)
II. BELANJA DAERAH
Total Belanja Daerah Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 693.312.152.916 (Enam ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah)
III. PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan Neto Tahun 2023 direncanakan sebesar defisit anggaran yaitu Rp 146.488.906.211 (Seratus empat puluh enam milyar empat delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu dua ratus sebelas rupiah)
Selanjutnya kami sampaikan besaran defisit anggaran pada RAPBD Tahun Anggaran 2023 ini. Setelah disandingkan target Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah, maka terdapat selisih kurang target pendapatan daerah atau terjadi defisit anggaran sebesar Rp 146.488.906.211 (Seratus empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu dua ratus sebelas rupiah).
Defisit anggaran ini direncanakan akan ditutup dengan rencana pembiayaan daerah, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 dan penerimaan pinjaman daerah melalui Program PEN.
Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat karena keterbatasan potensi pendapatan asli daerah, menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan kebijakan pengalokasian belanja daerah.
Pengalokasian anggaran belanja diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, yaitu:
1. Penguatan lembaga keagamaan, adat dan budaya dan optimalisasi rumah ibadah;
2. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya bagi semua masyarakat;
3. Revitalisasi pasar dan peningkatan daya saing produk usaha mikro;
4. Peningkatan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan; dan
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan penataan struktur birokrasi.
Selain itu, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023, juga memperhatikan hal-hal khusus lainnya, seperti mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan paling sedikit 20%, anggaran untuk kesehatan minimal 10% serta mengalokasikan anggaran untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Disamping pengalokasian anggaran belanja untuk prioritas tersebut, Pemerintah Daerah juga tetap mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Selanjutnya agar pelaksanaan APBD Kota Solok nantinya dapat berjalan lebih efektif dan efisien, kami juga mengharapkan pemantauan dan pengawasan dari seluruh komponen masyarakat melalui wakil-wakilnya di lembaga DPRD yang terhormat ini.
Melalui kerja keras, serta upaya yang sungguh-sungguh dan komitmen yang tinggi dari seluruh unsur pemerintah daerah, DPRD serta didukung oleh seluruh komponen masyarakat, kami berharap RAPBD Kota Solok Tahun Anggaran 2023 ini akan semakin efektif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Solok yang kita cintai ini.
Secara keseluruhan, rencana pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, alokasi belanja per urusan dan pembiayaan daerah telah dijabarkan dalam Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2023. "Sebut Wawako.
"Selanjutnya Wawako menyampaikan, pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dengan adanya perkembangan baru dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak relevan lagi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru" jelas Wawako.
Lebih lanjut Wawako menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Pengaturan dalam pengelolaan keuangan daerah ini, diharapkan dapat mewujudkan tiga pilar pokok pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Dengan demikian, maka prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah kita capai dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya dari tahun ke tahun.
Karena itu, kita tentu sepakat bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat kepada masyarakat sebagaimana asas umum pengelolaan keuangan yang baik.
Sejalan dengan adanya kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah di Kota Solok dengan Peraturan Daerah.
Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Kota Solok dirasa sangat penting sebagaimana diamanatkan pada Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mendelegasikan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Adapun jangkauan dan arah pengaturan dari Ranperda ini meliputi tugas dan kewenangan pengelola keuangan daerah, pengaturan terkait anggaran, pendapatan dan belanja daerah, pengaturan terkait rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, kekayaan daerah dan piutang daerah, sistem informasi keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
"Dengan adanya Peraturan Daerah ini, kami berharap dalam pengelolaan keuangan daerah dapat semakin tanggap terhadap berbagai macam dinamika pembangunan daerah yang terjadi. Sehingga proses-proses pembangunan daerah akan menjadi lebih baik. Baik dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Peraturan daerah ini dapat menjadi acuan dan memberikan manfaat yang besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih signifikan nantinya, tutup Wawako.
Pewarta : 007/008
0 Komentar