Ketua Komite SMA Negeri 5 Bukittinggi Rinaldi, Selasa (9/5) di Bukittinggi mengatakan, pihaknya menjalankan aturan yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2016. Iuran komite itu bersifat sukarela bukan pungutan.
“terkait dengan uang komite, kita bermaktab pada Permendikbud Nomor 75 tahun 2016. Di sana diuraikan dengan jelas, dan tegas bahwa ada yang namanya komite sekolah dan tentu juga ada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai komite tadi. Nah, ketua, wakil ketua, ada sekretaris dari komite sekolah. Nah, di dalam Permendikbud itu juga diatur yang namanya sumbangan sukarela sebetulnya, bukan pungutan,”ujarnya
Dikatakan, uang komite ini digunakan untuk menindaklanjuti pembiayaan yang tidak dapat disikapi dengan anggaran pemerintah seperti bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akan tetapi, peserta didik dan sekolah harus melaksanakan kegiatan tersebut.
“penggunaan uang komite ini adalah untuk mengcover ketika ada pembiayaan-pembiayaan yang tidak bisa dimasukkan, yang disesuaikan dengan rencana dari kebutuhan sekolah bersangkutan, misalnya katakanlah ada perlombaan 4 pilar ataupun katakanlah ada kegiatan OSIS kita, itu tidak tercover dari anggaran yang ada di sekolah. Ada juga yang namanya infrastruktur di sini. Alhamdulillah, Pemerintah Kota Bukittinggi di bawah kepemimpinan Pak Erman Safar, sudah membantu dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di sini,”ucapnya
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang direalisasikan Pemerintah Kota Bukittinggi itu menjadi bukti untuk menjawab kebutuhan pembiayaan operasional di seluruh satuan pendidikan sekolah menengah atas sederajat di daerah ini, hal demikian telah dicermati oleh Walikota Bukittinggi.
“tentunya kita, warga Kota Bukittinggi tidak hanya SMAN 5 Bukittinggi ya, tapi seluruh SMA di Kota Bukittinggi mengucapkan terima kasih akan hal ini. Artinya, sumbangan sukarela yang tadinya dibantu secara sukarela tanpa paksaan oleh wali murid itu bisa lebih meringankan kita-kita yang dari komite, seperti kita di SMA Negeri 5, di sini ada pelajar dari warga Bukittinggi dan ada yang dari luar Bukittinggi,”katanya
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini ditujukan bagi peserta didik yang merupakan warga Kota Bukittinggi, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau KTP asal Bukittinggi.
“pada tahun ini Pemerintah Kota Bukittinggi membantu kita sebanyak 1,3 Miliar untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) menggratiskan uang komite bagi seluruh pelajar ber KTP Kota Bukittinggi,”sebutnya
Rinaldi menyebutkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini adalah wujud untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bukittinggi, ujarnya.
Khusus untuk SMA Negeri 5 Bukittinggi sudah dibantu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk dua kali penerimaan dana hibah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk menjawab iuran komite sekolah, hingga di 2023 ini, pungkas Rinaldi ***
Pewarta :stm
0 Komentar