Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Sumbar turut mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk dapat menyajikan data keuangan yang akuntabel, berkualitas, serta tepat waktu ini.
Kepala Divisi Administrasi Ramelan Suprihadi, Kepala Bagian Umum Hasran Sapawi memantau langsung pelaksanaan rekon Tim Keuangan dan BMN Kanwil Sumbar yang dipimpin Kepala Subbagian Pengelolaan dan Pelaporan Vina Syafrudin pada Rabu (1/2). Kehadiran Kadivmin disambut Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Anna Ernita.
“Kegiatan rekonsiliasi keuangan dan BMN ini adalah upaya dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, akurasi informasi, serta pencatatan berbasis akurat untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan,” ujar Kadivmin saat memantau pelaksanaan rekon Tim Kanwil Sumbar dengan seluruh Unit Eselon I Kemenkumham.
Hal ini agar tetap sesuai dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang sebelumnya telah diraih Kemenkumham sebanyak 13 kali berturut turut. Karena itu Kadivmin berharap seluruh Tim Kanwil Kemenkumham Sumbar mengikuti kegiatan dengan serius dan seksama dalam pencocokan data bersama Unit Eselon I terkait.
Sebelumnya, pada Senin (30/1) kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) tingkat Kantor Wilayah Gelombang II dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham Ri, Wisnu Nugroho Dewanto mewakili Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham Wisnu Nugroho Dewanto menyampaikan berdasarkan hasil dari kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN pada tingkat kantor wilayah di gelombang I, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyajian data laporan.
Salah satu masalah yang diungkapnya adalah indikasi pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai. Oleh karena itu, atas permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dan dilakukan analisa lebih detail dan dilanjutkan perbaikan.
“Saya harap dengan adanya rekonsiliasi ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal agar segera kita dorong di tingkat rekonsiliasi Eselon I kemudian kita lakukan reviu dan diteruskan ke Kementerian Keuangan tepat tanggal 28 Februari 2023 nanti,” ujar Wisnu.
Pewarta : 007/008/Humas Kemenkumham Sumbar.
0 Komentar