Gerakan menanam cabai tersebut diluncurkan secara resmi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka Pasaman, yang ditandai dengan penanaman 600 batang bibit cabai.
"Gerakan menanam cabai ini sengaja digulirkan untuk mengendalikan inflasi, karena diketahui komoditas ini menjadi faktor penyumbang inflasi," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar R Andika Dwi Prasetya, di Padang, Rabu 5/10/2022.
Ia juga merangkan tentang program tersebut akan digulirkan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang ada di bawah naungan Kemenkumham Sumbar dengan rincian 23 Lapas atau Rutan, dua Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan satu Rupbasan.
"Dalam Target kami akan menanam cabai di setiap lahan yang tersedia di seluruh UPT Pemasyarakatan se-Sumbar, total luasnya sekitar 1,5 hektare," jelasnya.
Andika menggerakan menanam cabai demi mengendalikan inflasi serta ketahanan pangan itu juga menjadi saluran pembinaan bagi narapidana ataupun tahanan.
"Warga binaan pemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan tentunya akan memperoleh kemampuan serta pengetahuan dalam bercocok tanam, sehingga mereka punya bekal ketika keluar nanti," jelasnya.
Kakanwil Kemenkumham Sumbar selain itu di lingkungan penjara juga mewajibkan seluruh pegawai yang berjumlah 1.600 orang untuk menanam 10 batang cabe di pekarangan rumah masing-masing.
Adapun untuk kegiatan di Lapas Terbuka Pasaman dirinya bersama sejumlah kepala divisi di Kemenkumham Sumbar menanam 600 batang cabai.
Dimana bibit itu merupakan bantuan dari Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat yang ditanam di lahan sekitar 2.500 meter persegi.
Ia berharap gerakan menanam cabai tersebut bisa berjalan dengan sukses sehingga mencapai tujuannya untuk mengendalikan inflasi sekaligus mendukung ketahanan pangan.
Sementara program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan sudah dimulai dari 2020 sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM, namun untuk komoditas cabai baru dicanangkan hari ini," ujarnya.
Dipihaknya telah menjalin komunikasi dengan gubernur serta wakil gubernur supaya mendapat dukungan terhadap program tersebut, terutama dalam hal penyediaan bibit.
"Kami punya Sumber Daya Manusia (SDM) dan lahan, namun untuk bibit butuh dukungan dari pemerintah provinsi serta pemerintah daerah," Pangkasnya.
Pewarta : B007/J008.
0 Komentar