Dalam kesempatan tersebut, Drs. Suwito menyampaikan bahwa pendaftaran tanah ulayat merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya.
Sementara itu “Kami di Kementerian ATR/BPN sangat mendorong percepatan pendaftaran tanah ulayat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip adat yang berlaku. Proses ini bukan untuk menghilangkan nilai adat, tetapi justru memperkuatnya dalam sistem hukum nasional,” jelasnya.
Dengan melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Solok berharap akan tercipta pemahaman bersama di antara seluruh pemangku kepentingan—termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan para pemangku adat—mengenai pentingnya menjaga keberadaan tanah ulayat sekaligus memastikan kekuatan hukum formalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu Wali Kota juga mengajak para ninik mamak dan tokoh masyarakat untuk terbuka terhadap proses ini, namun tetap teguh menjaga prinsip-prinsip adat.
Selanjutnya “Mari kita bawa tanah ulayat ke dalam sistem yang tertib dan sah secara hukum, agar tidak hanya dihormati oleh anak cucu kita, tetapi juga oleh negara ini,” Tutupnya.
Kemudian kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari proses berkelanjutan dalam perlindungan hak masyarakat adat serta pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal di Kota Solok
Turut hadir dalam kegiatan Sosialisasi ini Wali kota Solok beserta Forkopimda Kota Solok, KAN Solok, LKAAM, Bundo Kanduang, Kepala OPD dilingkup Pemerintah Kota Solok, Ketua MUI Kota Solok perwakilan Polres Solok Kota,Perwakilan Kodim 0309 Solok,Ketua Pengadilan Negeri Solok serta Tokoh Masyarakat Kota Solok.
Pewarta : 007/008.
0 Komentar