Kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, serta Jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Selasa (06/05/25.
Dalam paparannya, Direktur Perdata Henry Sulaiman menyampaikan bahwa tim AHU dan TI menemukan beberapa hal yaitu mafia-mafia Pendirian Badan Usaha yang menggunakan akun notaris, akses menjadi sulit karena ada pihak-pihak ada yang menggunakan robotik pada saat akses pendaftaran fidusia. Karena meningkatnya grafik fidusia yang masuk ke sistem jaminan fidusia, hal tersebutlah yang menyebabkan gangguan sistem sehingga untuk mengantisipasi makanya dilakukan pembatasan akta jaminan notaris dan terkait dengan wilayah kerja, Notaris yang diluar wilayah kerja menurut Pasal 13 Undang-Undang Fidusia itu dimungkinkan, jadi AHU akan meredivisikan wilayah kerja.
Kantor wilayah berperan penting juga dalam pengawasan pelaksanaan pendaftaran fidusia di daerah masing-masing. Diperlukannya koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengecekan dan evaluasi lapangan, terutama berkaitan dengan kepatuhan dan kedisiplinan di daerah.
Ditekankan perlunya sinergi antara pembuat kebijakan, pelaksana teknis di daerah, dan pengawas (kanwil), serta notaris sebagai pihak utama dalam proses pendaftaran fidusia.
Dalam kegiatan ini, Kantor Wilayah Hukum Jawa Barat menjadi contoh dalam menindaklanjuti permasalahan ini dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap notaris.
Pewarta : 007/008/Humas Kemenkum Sumbar
0 Komentar