Turut hadir pada acara ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam, dan plt. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar.
Pada kegiatan ini kakanwil menyampaikan dalam sambutannya bahwa seluruh program yang dihasilkan oleh umk ,umkm mohon didaftarkan kepada kemenkumham dikarenakan apabila didaftarkan kepada kemenkumham maka nilai jual atau harga jualnya naik. Untuk menaikan harga tersebut melalui kekayaan intelektual.
"Pada tahun ini adalah tahun politik, untuk itu kami mendukung menjaga kedaulatan negara terkait dengan kedatangan orang asing di wilayah Sumatera Barat. Justru itu kita mendata bagaimana fungsinya diwilayah sumatera barat apakah itu ilegal ataupun tidak dan kami jug bekerja sama dengan forkominda", Ucap Haris.
"Pada hari ini akan dilaksanakan perjanjian kerjasama, hal ini dapat meningkatkan sinergi sesama kita serta dapat membantu tugas dan fungsi dari kemenkumham sumatera barat", tambah Haris.
Ada pelayan yankomas, apabila ada pelanggaran HAM maka segera laporkan. Yang paling banyak melaporkan terkait pelanggaran ham di Sumatera Barat adalah pada kasus tanah.
"Terimakasih kami ucapkan, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat mempererat hubungan silaturahmi dan juga meningkatkan sinergi antara Kemenkumham Sumbar dengan pemerintah daerah", tutup Haris.
"Pemerintah Tanah Datar berinisiatif untuk memindahkan Rutan Batusangkar dikarenakan tempat yang baru dekat dengan kepolisian, puskesmas, untuk itu melihat sudah padatnya isi Rutan Batusangkar maka kami mengambil inisiatif tersebut. Hal ini bukan hanya perjanjian kerjasama melainkan juga apabila Kakanwil Kemenkumham Sumbar berkunjung pada waktu lain kami dengan bersenang hati untuk menerima kunjungannya", Ujar Eka Bupati Tanah Datar.
Pewarta : 007/008/Humas Kemenkumham Sumbar
0 Komentar