di ruangan Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.Rabu 25/01/2023.
Tampak Hadir Pada Vidcon :
Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo,M.Mar,Kapolres Solok AKBP Apri Wibowo,SiK,Kajari Solok Andi Metrawijaya SH.MH.,Kasat Rekrim Polres Solok Kota AKP Evi Wansri,SH.Forkopimda,Sekretaris Daerah : Medison, S.Sos, M.Si,Asisten I Drs. Syahrial, MM,Inspektur Daerah diwakili Sekretaris Dery Akmal, ST
,Kepala Dinas Kominfo : Teta Midra, SSTP, M.Si
Adapun Rapat Koordinasi tersebut bertempat di Hotel Borobudur dan dihadiri secara langsung oleh Jaksa Agung RI, Kapolri, diwakili Kabareskrim Polri, Menteri Dalam Negeri, dan jajaran kementerian terkait, serta diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indonesia secara Video Converence.
Acara diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Jaksa Agung RI Burhanuddin menegaskan harus di Tingkatkan Sinergitas, Koordinasi dan Kolaborasi yang baik antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)
Dalam perhatian batasan waktu penyelesaian laporan atau pengaduan berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, dahulukan penyelesaian administratif sebelum menggunakan instrumen pidana
Bahwa diLakukan Monitoring dan Pengawasan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik).
Kapolri diwakili Kabareskrim Polri Agus Adrianto menyampaikan bahwa Aparat Penegak Hukum dapat melakukan pemeriksaan setelah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara APIP dan APH,Tegasnya
Polri juga sangat mengapresiasi inisiasi Kemendagri dalam membangun nota kesepahaman antara APIP dan APH.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya agar memaksimalkan Anggaran yang ada di daerah diperlukan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah daerah bersama DPRD, sehingga pemanfaatan anggaran sesuai dan tepat pada hal yang dibutuhkan.
Didalam pengawasan postur anggaran, APIP berperan penting dalam mengawal sinkronisasi anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dan kita berharap kepada APIP agar dapat memberikan pendampingan kepada Kepala Daerah agar dapat menjalankan postur Anggaran sehingga dapat terfokus dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kemudian dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri membuka langsung kegiatan Rakor Inspektur Seluruh Indonesia dan acara dilanjutkan dengan Launching Aplikasi APIP Lapor.
Pewarta : 007/008.
0 Komentar