PENGUATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MELALUI PELAKSANAAN SURVEI IKM-IPK MENGGUNAKAN APLIKASI 3AS, KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM DAN HAM SAMBANGI LAPAS PADANG

PADANG, BN News - Badan Strategi Kebijakan (Hukum dan HAM) memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, salah satunya pelaksanaan Survei Indeks Persepsi anti-Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM). Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, tim dari BSK Hukum dan HAM yang dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan HAM, (Syarifuddin) menyambangi 2 UPT di kota Padang, yakni, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang dan Lapas Kelas IIA Padang,Kamis (07/12) Siang.

Mengawali kunjungannya di Lapas Kelas IIA Padang, Tim dari BSK yang didampingi oleh Kakanwil Kemenkumham Sumbar (Haris Sukamto) beserta jajaran Kanwil Kemenkumham Sumbar, disambut dengan hangat oleh Kalapas Padang (Marten) beserta jajarannya.

Dimana Kalapas mengajak para Rombongan BSK untuk melihat pembangunan taman yang ada di Lapas Padang sembari melihat Produk Sendal Hotel yang di Produksi langsung dari Bengkel Kegiatan Kerja (Giatja) Lapas Padang.

Dan Kalapas mengajak rombongan untuk bergeser ke Aula Lapas Padang untuk pemberian arahan dan penguatan mengenai Pelaksanaan Survei Ikm-Ipk Menggunakan Aplikasi 3AS.

Dalam arahannya, Kapus (Syarifuddin) memyampaikan bahwa, selain sebagai bukti pendukung komponen hasil pembangunan zona integritas, hasil dari Survei IPK-IKM menjadi alat ukur untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.

"Hasil Survei IPK-IKM menjadi salah satu data dukung dalam meningkatkan Indeks RB Kementerian, sehingga dalam pelaksanaannya jangan hanya menggugurkan kewajiban saja, namun juga dijalankankan dengan sepenuh hati dalam memberikan pelayanan publik yang optimal", ujar Syarifuddin.

Selanjutnya Kakanwil (Haris) berharap dengan adanya kehadiran dan penyampaian penguatan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan, dapat memacu semangat jajaran dalam meningkatkan layanan publik di Lapas Kelas IIA Padang melalui pelaksanaan survei IPK IKM maupun Integritas.

Kapus (Syarifuddin) juga mengingatkan Agar pengguna layanan dapat mengisi survei, Syarifuddin menghimbau jajaran untuk memasang barcode survei IPK IKM di tempat layanan dan tempat yang mudah terlihat oleh pengguna layanan. 

Menutup kegiatan, Syarifuddin memberikan rekomendasi langkah strategis ke depan, salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil Survei IPK-IKM dengan memberikan atensi dan intervensi terhadap unsur-unsur yang masih mendapat nilai lebih rendah dari unsur lainnya. 

Pewarta : 007/008/Humas Lapas Padang/Fjr